Abstrak

Sistem pengaduan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara citra positif Pemprov. DKI Jakarta dengan berusaha menjaring, mengolah dan menganalisa aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ini merupakan implementasi dari adanya Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme berusaha menggambarkan mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta. Tradisi sibernetik yang menekankan pada teori sistem, digunakan untuk menjelaskan interaksi antar komponen dalam suatu sistem yang saling hubungan, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan. Setiap aduan yang disampaikan oleh masyarakat akan dijaring, diolah dan didistribusikan ke setiap SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk segera di respon dan atau ditindaklanjuti. Salahsatu hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Pemprov. DKI Jakarta telah berjalan dengan baik dengan adanya dukungan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur, sumber daya manusia yang melimpah dan ketersedian fasilitas mamadai. Disisi lain masih diperlukan sejumlah perbaikan-perbaikan menetapkan standar operasinal prosedur (SOP) yang baku di setiap SKPD, terkendala proses birokrasi dan menyediakan media publikasi terpadu yang menggambarkan seluruh alur komunikasi dari pengaduan layanan publik tersebut.

Kata Kunci : Komunikasi Organisasi, Pengaduan Publik, Teori Sistem

Fitur ini dalam tahap ujicoba.

shareShare on FacebookTweet about this on Twitter